Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
menghadiri pelantikan pengurus Partai NasDem se-DKI Jakarta. Acara pelantikan
ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kedua tokoh
ini dikelilingi massa 'Teman Ahok'. Massa tersebut adalah ribuan kader Partai NasDem yang
mengenakan kaos 'Teman Ahok'. Mereka duduk di tribun di Istora Senayan,
Jakarta, Minggu (20/3/2016). Sementara
itu Surya Paloh duduk berdampingan dengan Ahok di kursi yang disediakan di
tengah Istora. Menteri LHK Siti Nurbaya yang juga kader NasDem juga hadir dalam
pertemuan ini. Siti Nurbaya hadir
lebih dulu bersama dengan Surya Paloh sekitar pukul 15.40 WIB. Surya Paloh
tampak mengenakan jas berwarna hitam dan pejabat lainnya menggunakan jaket
kebesaran partai yang berwarna biru gelap. Elite NasDem seperti Akbar
Faizal, Taufik Basari, dan Viktor Laiskodat menyusul mengikuti acara mengenakan
jas kebesaran NasDem berwarna biru tua. Kehadiran mereka disambut tepuk tangan
hadirin.
Tak lama mereka hadir, gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba sekitar pukul 15.50 WIB.
Kehadiran Ahok yang mengenakan batik lengan panjang warna biru cerah ini
disambut tepuk tangan meriah para 'Teman Ahok' dari NasDem. Sampai berita ini
diturunkan acara ini masih berlangsung. Acara ini dihadiri oleh ribuan kader
Partai NaDdem yang kompak mengenakan baju Teman Ahok. Ribuan kader Partai Nasional
Demokrat (NasDem) datang ke acara pelantikan pengurus partai NasDem DKI Jakarta.
Mereka kompak menggunakan seragam Teman Ahok. Seperti yang diketahui, partai pimpinan Surya Paloh
ini telah mendeklarasikan dukungannya kepada calon petahana Ahok untuk
pertarungan pilkada DKI 2017. Seakan ingin membuktikan hal tersebut, partai
NasDem kemudian membagikan kaos Teman Ahok kepada para kadernya dalam acara
pengurus partai untuk wilayah DKI Jakarta. Kader partai NasDem dari berbagai wilayah se Jakarta
ini mengaku mendapatkan kaos Teman Ahok ini Sabtu malam (19/3/2016) di kawasan
Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kaos Teman Ahok yang disediakan ini berjumlah
3.000 buah.
"Kami dukung Pak Ahok!,"
ujar para pendukung dengan kompak sesaat menjelang acara di Istora Senayan,
Jakarta Pusat, Minggu, (20/3/2016). Kaos
Teman Ahok ini berwarna dominan putih dengan aksen biru di lengan. Di bagian
depan terdapat tulisan Teman Ahok dengan ukuran yang cukup besar. Sedangkan di
bagian belakang kaos terdapat tulisan "Ahok-Heru untuk Pilkada Jakarta
2017-2022". Acara pelantikkan
pengurus partai NasDem DKI Jakarta ini dijadwalkan akan dihadiri oleh ketum
NasDem, Surya Paloh, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan pimpinan
wilayah DKI Jakarta. Acara sendiri akan dimulai pukul 16.00 WIB. Ketua
PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Djarot Syaiful Hidayat menghadiri acara
pengukuhan pengurus ranting PDIP se-Jakarta Barat. Dalam pesannya kepada kader
ranting PDIP, Djarot menekankan agar kader siap berkonsolidasi menuju agenda
politik seperti Pilkada 2017.
Ia menyebut awal kebangkitan PDIP
terlihat pada 2012 ketika pasangan Joko Widodo dengan Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) menang di Pilkada DKI. PDIP sebagai salah satu partai pengusung pasangan
ini. "Kita yang merasa
tersisih, tapi di 2012 membuktikan bisa bangkit. Partai Moncong Putih bangkit.
PDIP menjadi salah satu parpol pengusung Pak Jokowi dan Pak Basuki bisa
menang," ujar Djarot dalam pidato di acara pengukuhan di GOR Grogol,
Jakarta Barat, Minggu (20/3/2016). Keberhasilan
PDIP terasa ketika Pemilu 2014 baik pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden.
Kemenangan di Pemilu legislatif mengantarkan PDIP meraih 109 kursi di DPR. Lalu
di DPRD DKI, PDIP punya 28 kursi. "Tahun
2014, di pemilu legislatif kita menang. Di (DPRD) DKI 28 kursi. Untuk DPR RI
106 kursi. PDIP itu partai gotong royong, bukan individualis," tutur Wakil
Gubernur DKI Jakarta itu.
Kemudian, ia mengingatkan lagi
pentingnya suara kader daerah menyongsong persiapan Pilkada 2017. Aspirasi
daerah yang diserap ini merupakan suara dari bawah untuk didengar pengurus DPP.
Pengurus ranting setiap Jakarta mesti memulai menyukseskan demi kebaikan untuk
masyarakat. "Kalian yang
mulai menyapa, memperkenalkan partai ke masyarakat. Apa kalian siap untuk
mewujudkan Jakarta baru? Siap tidak?" kata Djarot. "Ini grass root, suara didengarkan, bagaimana
keresahan, aspirasi pengurus ranting. Tapi, saya ingin memastikan, minta
tolong, sanggupkah teman-teman untuk konsolidasi. Demi partai dengan cara
santun, menghormati, menghargai sebagai warga negara," sebutnya.
Lalu, Djarot menekankan juga agar kader ranting
PDIP se-Jakarta Barat ikut mendukung dirinya serta Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama untuk menyelesaikan tugas sampai 2017. Komitmen ini sebagai tanggung
jawab moral PDIP mendukung pelaksanaan pemerintahan DKI.
"Sebagai Wakil Gubernur yang
ditugaskan oleh partai saya mempunyai kewajiban. Saya ingin memastian, bahwa
semua itu bisa terwujud, sampai 2017, sebagai parpol, yang mengusung
Jokowi-Basuki sejak 2012, maka itu kewajiban moral," sebutnya. Menjelang
Pilkada DKI yang dihelat tahun depan, kelompok pendukung bakal calon gubernur
terus bermunculan. Setelah Teman Ahok, kini muncul Sahabat Djarot sebagai
pendukung Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat untuk maju di Pilkada tahun
depan. Djarot mengaku belum
berkomunikasi dengan kelompok Sahabat Djarot. "Belum. Belum pernah dia ngomong (ke saya) untuk
nyalonkan saya. Partai (PDIP) juga belum," kata Djarot sebelum acara
pengukuhan pengurus ranting Jakarta Barat, di GOR Grogol, Jakarta Barat, Minggu
(20/3/2016).
Dia menambahkan bila kemunculan
Sahabat Djarot ini tak bisa dilarang. Meski mengaku belum berkomunikasi,
Djarot hanya mengetahui bila Sahabat Djarot ini tak bekerja untuk mengumpulkan
KTP. "Biarin saja, mungkin
mereka (Sahabat Djarot, red) berimprovisasi. Dan, silakan saja. Semua warga
negara kan berhak untuk seperti itu kan ya. Tetapi kan apa ya, kita kan tidak
mengumpulkan KTP ya? Iya kan, nggak kumpulkan KTP. Masa dilarang-larang
anak-anak muda itu. Biar saja," tuturnya. Sejauh ini, kata Djarot, ia masih diberikan amanah
oleh PDIP agar fokus menuntaskan jabatan hingga 2017. Janji awal Joko Widodo
dan Basuki Tjahaja Purnama ketika masih menjadi pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI harus direalisasikan. "Terus
terang saja kami, saya itu ditugasi untuk tetap mengawal, memastikan bahwa janji-janji
politik, misi-misi Pak Jokowi dan Pak Basuki pada 2012 bisa terwujud,
terealisasikan sampai 2017," ujar eks Walikota Blitar itu.
Dua pimpinan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan
Djarot Syaiful Hidayat masuk bursa bakal calon gubernur untuk Pilkada tahun
depan. Namun, Djarot menegaskan komunikasibya dengan Ahok terhadap program
pemerintahan ibukota terus berjalan.
Menurutnya, tak ada benturan dan
terpecah karena isu pemilihan Gubernur DKI tahun depan. Sebagai wakil gubernur,
Djarot sadar posisinya karena diminta Ahok. "Yang meminta saya mendampingi itu Pak Ahok. Itu
meminta kepada ketua umum. Kemudian, saya mendapatkan rekomendasi dari partai.
Maka saya juga harus setia kepada partai. Saya juga setia pada Pak Ahok. Iya
toh. Enggak mungkin dong, kita berbenturan dengan pak Ahok," kata Djarot
di sela pengukuhan pengurus ranting se Jakarta Barat, di GOR Grogol, Minggu
(20/3/2016). Menurutnya,
keharmonisan menjadi wakil gubernur harus dijaga sampai masa tugas selesai.
Secara etika dan moral, hal ini yang menjadi pola pikirnya. "Karena dia (Ahok, red) yang meminta kita kok. Ya
kan. Itu etika, moral. Moral pemerintahan. Tidak boleh terpecah dan mengadu
satu sama lain," tuturnya.
Bagi Djarot, soal namanya masuk bursa
cagub DKI diserahkan ke mekanisme PDIP. Ia tak ingin berandai-andai bila
namanya diajukan partai atau tidak. Saat ini, diingatkannya yang terpenting
adalah komitmen menjaga pemerintahan hingga masa bakti 2017. "Saat ini tetap setia dengan Pak Ahok ya, harus
mendampingi beliau, memastikan semua program Pemprov DKI itu berjalan dengan
baik. Sesuai komitmen kita ini kita tuntaskan sampai 2017. Jadi, gak
papa," sebut eks Walikota Blitar itu. Lagipula,
menurut Djarot,dirinya diperintahkan PDIP untuk tetap fokus sebagai Wakil
Gubernur DKI. Jalan menuju Pilkada DKI dilihatnya masih panjang. "Saya diperintahkan oleh partai untuk tetap
setia, agar tak memikirkan ke sana. Karena jalan masih panjang. Karena
aturan-aturan Pilkada ini masih digodok dan dibahas ya. Kita tunggu aja yang
sabar," ujarnya. Djarot pun
belum yakin bila dirinya pasti diusung PDIP untuk maju ke Pilkada DKI tahun
depan.
"Itu kan kalau. Itu masih belum
pasti. Ikutin saja mekanismenya. Saya sampaikan tadi, setialah pada sumbermu.
Makanya saya setia terhadap partai, saya juga setiap pada Pak Ahok,"
katanya. Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat menegaskan kampanye tak
boleh dilakukan di tempat milik fasilitas umum. Hal ini termasuk larangan
kampanye di acara yang menjadi milik khalayak umum seperti hari bebas
berkendaraan (car free day). Diingatkan
Djarot, car free day ada aturan larangan tak boleh untuk melakukan aktifitas
politik. "Kan sudah ada
ketentuannya car free day tidak boleh digunakan untuk aktifitas politik,
ya itu berarti menurut saya pelanggaran dan tidak boleh," kata Djarot
sebelum acara pengukuhan pengurus ranting PDIP se-Jakarta Barat di GOR Grogol,
Minggu (20/3/2016). Djarot
menjelaskan car free day yang diselenggarakan setiap hari Minggu merupakan
acara agar masyarakat bisa berekspresi secara positif. Bila aktivitas politik
untuk kepentingan Jakarta seperti bagi-bagi pohon untuk penghijauan atau
larangan penggunaan plastik maka tak menjadi masalah. Namun, berbeda bila
digunakan untuk kepentingan kampanye.
"Car free day untuk warga
Jakarta di dalam hari Minggu itu untuk berekspresi, ya berolahraga,
bercengkerama. Jangan dimanfaatkan macam-macam. Boleh dimanfaatkan, tapi itu
untuk kepentingan Jakarta. Misalnya Bagi-bagi pohon untuk penghijauan.
Tapi, kalau untuk kepentingan-kepentingan politik ya jangan. Jangan lah.
Tidak baik itu," sebutnya. Dia
menambahkan fasilitas umum juga tak layak dipakai untuk kampanye. Bila
dipaksakan dipakai maka hal tersebut justru merusak demokrasi."Seperti
itu tidak baik ya. Itu tidak baik bagi demokrasi kita," tuturnya. Djarot pun menceritakan
pengalamannya ketika menjabat Walikota Blitar, Jawa Timur. Setiap acara
kepentingan partai politik maka Djarot menghindari penggunaan fasilitas pejabat
seperti kendaraan dinas. "Bahkan
sejak saya jadi walikota, ketika acara-acara partai pun, saya selalu
menggunakan kendaraan pribadi pun. Saya tidak pernah. Tanya saja. Bahkan ketika
di Blitar pun, saya tidak mau menggunakan kendaraan dinas," ujarnya.
Sumber :
